Renstra

By Balai Taman Nasional Manusela 08 Nov 2021, 09:47:04 WIB

BAB I.

                 Pendahuluan

 

 

  1. Kondisi Umum

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya, sebagai Kawasan Hutan, sedangkan sisanya sekitar 37% merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Disamping itu, sekitar 5,3 juta hektar dari perairan wilayah Indonesia telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan yang pengelolaannya dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2018).

Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi berbeda yaitu: Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Sampai dengan Desember 2017 Kawasan Konservasi seluas 27,4 Juta Hektar yang terdiri dari 22,1 juta hektar daratan dan 5,3 juta hektar perairan. Kawasan Hutan Konservasi diklasifikasikan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA terdiri dari Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. KPA terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan. Salah satu Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdapat di Provinsi Maluku adalah Taman Nasional Manusela yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah dengan luas 174.545,59 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2583/Menhut-VII/KUH/2014.

Potensi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Manusela yang beriklim tropis ini sangat tinggi diantaranya flora berupa Tancang (Sonneratia alba), Bakau (Rhizopora acuminata), Pandan (Pandanus sp.), Nipah (Nypa fructican), Cemara Laut (Casuarina equisetifolia), Kayu Putih (Melaleuca leucadendron), Matoa (Pometia pinnata), Pulai (Alstonia scholaris), Meranti (Shorea selanica), Agatis (Agathis alba), Jamuju (Podocarpus sp.), Kayu Raja (Kompassia melaccensis) dan Kenari (Canarium sp.). Selain flora, Taman Nasional Manusela juga memiliki potensi fauna berupa Rusa (Cervus timorensis), Musang (Viverra tangalunga), Kasuari (Casuarius casuarius), Kuskus (Phalanger orientalis), Kakatua Seram (Cacatua moluccensis), Nuri Raja (Alisterus amboinensis) dan Bayan (Electus roratus).

Butler pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara mega biodiversity terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia, dengan 13 tipe ekosistem daratan dimana Taman Nasional Manusela memiliki 4 (empat) tipe ekosistem yaitu perwakilan tipe ekosistem hutan pantai, hutan rawa, hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan. Salah satu jenis fauna  yang banyak ditemukan di kawasan Taman Nasional Manusela adalah jenis Burung.  Penelitian tentang burung di pulau Seram sudah dimulai sejak abad 17. Bowler dan Taylor (1993) menguraikan dengan jelas perkembangan penelitian tersebut. Pada saat ini kekayaan jenis burung Seram diketahui sebanyak 196 species burung, 124 spesies diantaranya merupakan jenis menetap sedangkan 72 spesies adalah jenis burung migran. Sebanyak 13 jenis diantaranya merupakan jenis endemik Seram.

Birdlife International Indonesia Programme telah menetapkan Daerah Burung Endemik (DBE) Seram yang mencakup pulau Seram dan pulau-pulau kecil di sekitarnya (Ambon, Saparua, Boano, dan Haruku). Tiga puluh (30) Jenis merupakan burung dengan sebaran terbatas, yakni burung yang penyebaran berbiaknya kurang dari 50.000 km², 14 diantaranya endemik (Sujatnika et al., 1995). Jenis burung sebaran terbatas di pulau Seram ada 28 jenis. Delapan (8) jenis diantaranya adalah jenis burung endemik. Dua diantaranya Kasturi Tengkuk Ungu/Nuri  kepala hitam (Lorius domicella) dan Kakatua maluku (Cacatua moluccensis) yang kondisinya sekarang terancam punah (Shannaz et al., 1995).

Bangsa Indonesia memang terdiri dari masyarakat yang sangat majemuk. Secara etnolinguistik, bangsa Indonesia terdiri atas 1.128 suku bangsa yang terbagi dalam ribuan komunitas dan tersebar pada 74.094 desa definitif di seluruh Nusantara (Kemendagri, 2017 dalam Wiratno, 2018). Dari jumlah tersebut, 9.410 desa di antaranya berada di sekitar kawasan hutan (Nugroho dkk, 2017 dalam Wiratno, 2018). Kawasan Taman Nasional Manusela berada dan dikelilingi oleh 33 wilayah administratif desa/negeri dan dusun ddiami sekitar 31.840 jiwa dengan luas total wilayah administratif di daerah penyangga seluas 7.276,63 km2. Pada umumnya penduduk di desa-desa atau dusun tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam kawasan Taman Nasional Manusela untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pada kawasan Taman Nasional Manusela, setidaknya terdapat 2.047,11 hektar lahan terbuka atau sebesar 1,17% dari total luas kawasan yang mengindikasikan kerusakan atau degradasi ekosistem. Kerusakan yang terjadi antara lain disebabkan oleh faktor alam yaitu kebakaran hutan dan lahan. Kawasan yang rusak tersebut diakomodir dalam zona rehabilitasi sehingga kedepan diharapkan adanya intervensi kegiatan dalam rangka mengembalikan kondisi habitat seperti semula.

Dengan tingkat keanekaragaman hayati Indonesia yang tinggi, dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya ini. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, yaitu: konservasi, pemanfaatan secara lestari dan pembagian yang adil atas manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Kawasan Konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan Pemerintah adalah untuk menjamin bahwa kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati didalamnya dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan rencana strategis dalam mengelola, melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi. Buku ini merupakan penjabaran dari rencana strategis Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem periode Tahun 2020-2024.

Balai Taman Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.01/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Taman Nasional Manusela menyelenggarakan fungsi :

  1. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
  2. perlindungan dan pengamanan kawasan;
  3. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
  4. pengendalian kebakaran hutan;
  5. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
  6. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
  7. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
  8. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
  9. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
  10. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
  11. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
  12. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
  13. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Manusela berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.01/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dapat di lihat pada Gambar. 1

 

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Manusela

  1. Capaian Renstra 2015-2019

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE, capaian Balai Taman Nasional Manusela dapat diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun IKK Balai Taman Nasional Manusela untuk 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

  1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi

IKK pada “Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi  yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi” memiliki target 1 Dokumen Zonasi pada tahun 2017.

Sistem zonasi Taman Nasional Manusela  yang telah ditetapkan perlu dilakukan perubahan karena adanya kondisi tertentu. Kondisi tersebut antara lain adanya perubahan kebijakan terkait penetapan kawasan Taman Nasional Manusela. Target kinerja IKK tersebut adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen revisi zonasi Taman Nasional Manusela .

Rincian proses (komponen) kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan target tersebut adalah : Pengumpulan data potensi biofisik kawasan dan data sosial ekonomi masyarakat, Penyusunan Rancangan Zonasi, Konsultasi Publik Rancangan Zonasi, Koordinasi Penilaian dan Pengesahan Rancangan Zonasi, Penataan Batas Zonasi, serta Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka penataan/revisi zonasi.

Dokumen verifikasi atas capaian terget kinerja IKK tersebut adalah dokumen usulan rancangan zonasi yang akan mendapatkan penilaian dan pengesahan direktorat teknis terkait, kecuali komponen kegiatan penataan batas zona adalah laporan hasil tata batas zonasi yang dilaksanakan secara bertahap dan diverifikasi melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan penyusunan dan pengusulan dokumen zonasi Balai Taman Nasional Manusela yang merupakan reviu terhadap dokumen sebelumnya, telah dilakukan sesuai tahapan kegiatan yang direncanakan. Tahapan tersebut dimulai dari kegiatan pengumpulan data penyusunan zonasi, penyusunan rancangan zonasi, konsultasi publik rancangan zonasi, pembahasan rancangan zonasi tingkat pusat dan penyusunan zonasi final. Sampai dengan tahun 2019, dokumen zonasi yang telah diusulkan belum mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sehingga IKK ini tidak mencapai target Renstra.

  1. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia

Untuk melihat perbandingan kondisi ekosistem kawasan Taman Nasional Manusela  terkini dengan kondisi semula saat penunjukan, perlu dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan. Hasil evaluasi fungsi kawasan menjadi dasar penentuan tindak lanjut penyelenggaraan taman nasional baik dalam bentuk pemulihan maupun perubahan fungsi kawasan. Target kinerja IKK tersebut adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen evaluasi fungsi kawasan Taman Nasional Manusela (target tahun 2019), namun sampai tahun 2019 Balai Taman Nasional Manusela tidak dapat melaksanakan IKK ini karena tidak terdapat kegiatan yang  mendukung IKK sehingga target Renstra dari IKK ini tidak tercapai.

  1. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia

Output dari capaian IKK ini adalah terlaksananya kegiatan – kegiatan seperti inventarisasi potensi sosial dan ekonomi masyarakat serta identifikasi tipologi desa di sekitar kawasan Taman Nasional Manusela sehingga diperoleh dokumen berupa data dan informasi kawasan yang valid dan reliable dalam rangka bahan dalam perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.

Pengelolaan suatu kawasan memerlukan setidaknya perangkat-perangkat untuk membuat keputusan manajemen. Ketersediaan data dan informasi yang valid dan reliable sangat diperlukan dalam melakukan analisis perumusan kebijakan maupun kebutuhan lainnya. Data dan informasi potensi biofisik kawasan, dan data sosial ekonomi masyarakat yang terhimpun secara periodik dan terkelola  secara sistematis dapat memberikan gambaran real dalam perumusan kebijakan pengelolaanya. Dalam rangka pengembangan pengelolaan kawasan dan penyediaan data dan informasi yang akurat, aktual dan valid, Balai Taman Nasional Manusela secara berkesinambungan dan berkala melaksanakan inventarisasi potensi sosial dan ekonomi masyarakat di desa penyangga Taman Nasional Manusela, identifikasi tipologi desa di sekitar kawasan serta pengembangan kapasitas website. Tergalinya data dan masyarakat di sekitar kawasan secara mendetail dan lengkap akan sangat membantu dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan.

  1. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS

Kerjasama pengelolaan taman nasional telah diimpelentasikan pada tahun 2015-2019 dalam kerangka kerjasama penyelenggaran KSA/KPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.44/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sampai dengan akhir tahun 2019. perjanjian kerjasama tersebut antara lain :

  1. Kerjasama pembangunan strategis dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., tentang Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Manusela Berupa Bahu Jalan Nasional Sepanjang ± 44 KM Dalam Ranngka Pemasangan Kabel Fiber Optic Terresterial Pada Proyek SMPCS Paket-1.
  2. Kerjasama pembangunan strategis dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Jalan Nasional Terbatas di Kawasan Taman Nasional Manusela Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.
  3. Kerjasama penguatan fungsi dengan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura tentang Optimalisasi Pengelolaan Taman Nasional Manusela.
  4. Kerjasama penguatan fungsi dengan Yayasan Burung Indonesia tentang Pelestarian Burung Liar dan Habitatnya di Wilayah Kerja Taman Nasional Manusela.
  5. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Manusela dengan kelompok tani getah damar Wae Korule tentang Penguatan Fungsi Konservasi Melalui Pemberian Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Zona Tradisional Resprt Masihulan dengan Nomor : PKS.413/T.48/TU/UM/9/2018 telah ditandatangani kedua belah pihak dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Teknis Ditjen KSDAE. Hal ini telah memenuhi target Renstra Balai TAMAN NASIONALManusela tahun 2015-2019 yaitu 1 PKS.
  1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia

Dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Manusela, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan jasa lingkungan taman nasional secara lestari. Upaya-upaya tersebut sedapat mungkin terus ditingkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun sesuai dengan tujuan pengelolaannya. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan Taman Nasional Manusela, perlu dilakukan pengukuran kinerja pengelolaan menggunakan metode Management Effectiveness Tracking Tools (METT).

Sesuai dengan SK Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.357/KSDAE-SET/2015 tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buruh, nilai awal pengelolaan Taman Nasional Manusela sebesar 68% sehingga perlu dilakukan perbaikan pada beberapa kriteria penilaian. Pada Desember 2019, Balai Taman Nasional melaksanakan Penilaian kembali dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra serta stakeholder terkait dan diperoleh nilai pengelolaan sebesar 77%.

  1. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan

Rencana Pengelolaan  terdiri atas rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek. Perubahan kebijakan pengelolaan akibat adanya rencana revisi zonasi Taman Nasional Manusela  perlu ditindaklanjuti dengan perubahan rumusan kebijakan melalui review Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Manusela  periode 1997-2022. Selain itu, review RPJP dilakukan dalam rangka refocusing kegiatan dan penyesuaian atas kebijakan pembangunan nasional. Target kinerja IKK tersebut adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Taman Nasional Manusela.

Sampai dengan kurun waktu 5 tahun, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Taman Nasional Manusela belum disahkan karena dokumen zonasi yang telah diusulkan belum mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sehingga IKK ini tidak tercapai.

  1. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha

Taman Nasional Manusela menjadi salah satu lokasi pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi yang tergedradasi. Untuk merealisasikan target  tersebut, terdapat tahapan kegiatan yang harus dilalui diantaranya :

  1. Prakondisi dan rencana pemulihan ekosistem, dengan kegiatan kajian pemulihan ekosistem di Resort Sasarata, penyusunan rencana pemulihan ekosistem dan penyusunan RKT pemulihan ekosistem.
  2. Peningkatan kapasistas SDM, dengan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pemulihan ekosistem, sosialisasi peraturan bidang KSDAE dalam rangka pemulihan ekosistem, dan pembentukan kelompok tani dalam rangka pemulihan ekosistem.
  3. Rencana pemulihan ekosistem, dengan kegiatan penyusunan RKT pemulihan ekosistem, konsultasi/koordinasi ke direktorat teknis dan instansi terkait serta perangkat pengolahan data dan informasi dalam rangka pemulihan ekosistem.
  4. Pemeliharaan tanaman dalam rangka pemulihan ekosistem, dengan kegiatan pemeliharaan tahun I dan pengawasan bersama masyarakat kelompok tani dalam rangka mendukung kegiatan pemulihan ekosistem melalui suksesi alam seluas 62 Ha.
  1. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun

Balai Taman Nasional Manusela periode 2015-2019 telah menetapkan dua desa binaan yaitu Desa Piliana dan Desa Kanikeh sesuai yang telah ditetapkan dengan SK Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK. 80/KSDAE/SET/KSA.1/2/2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping Pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi pada tanggal 20 Februari 2017 dalam rangka mendukung capaian keberhasilan IKK Jumlah Desa di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi yang dibina sebanyak 50 desa selama 5 tahun.

Untuk mencapai IKK ini didukung kegiatan yang dilaksanakan selama 5 tahun :

  1. Pada tahun 2015 dilakukan kegiatan Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam dan Potensi Desa, Identifikasi Tipologi Masyarakat Desa, Pembentukan Kelompok MDK, Pengembangan Usaha Kelompok Masyarakat, Pendampingan Kelompok MDK, serta monitoring dan evaluasi. Dalam upaya pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat, Kelompok MDK Desa Kanikeh mengusulkan pembangunan rumah transit yang rencananya akan digunakan sebagai tempat singgah bagi wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara khususnya yang melakukan kegiatan wisata minat khusus ataupun penelitian.
  2. Pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian output  yaitu pembinaan desa binaan di Desa Piliana dan Desa Kanikeh serta pendampingan desa binaan di Desa Piliana dan Desa Kanikeh. Pada kegiatan tersebut diikuti oleh anggota kelompok desa binaan serta tokoh masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan supaya terbina hubungan baik antara Pihak Balai Taman Nasional Manusela dengan masyarakat setempat. Dari kegiatan tersebut masyarakat memberikan masukan kepada Pihak Balai Taman Nasional Manusela untuk menambahkan anggaran guna pengembangan usaha yang telah dikelola oleh masyarakat berupa penerimaan bantuan Rumah Singgah bagi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah untuk tahun 2016 Balai Taman Nasional Manusela menjadikan Desa Piliana dan Desa Kanikeh menjadi desa binaan.
  3. Pada tahun 2017 ini Balai Taman Nasional Manusela  melakukan beberapa kegiatan di desa penyangga dan 2 (dua) desa Binaan yang telah ditetapkan yaitu Piliana dan Kanikeh untuk mencapai target IKK yaitu Inventarisasi Potensi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di SPTN I dan II yang dilakukan di desa-desa Penyangga, Penyusunan Rencana Pembinaan Desa Penyangga dan Peningkatan Kapasitas Desa Binaan.
  4. Pada tahun 2018 dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian IKK ini yaitu kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Rumah Singgah Desa Binaan di Piliana dan Kanikeh, Monitoring dan Evaluasi Desa Binaan di Piliana dan Kanikeh dan Bantuan Usaha dalam Pengelolaan Rumah singgah berbasis masyarakat di Desa Kaloa dan Huaulu.
  5. Pada tahun 2019 kegiatan yang mendukung pencapaian IKK ini adalah: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Rumah Singgah di Desa Kaloa, Huaulu dan Piliana, merupakan peningkatan kapasitas masyarakat  desa dalam mengelola rumah singgah yang merupakan bantuan usaha yang diberikan oleh Balai Taman Nasional Manusela pada tahun 2014 untuk Desa Piliana dan pada tahun 2018 Desa Kaloa dan Desa Huaulu. Rumah singgah  tersebut saat ini dikelola oleh kelompok masyarakat agar bisa dimanfaatkan sebagai tempat singgah/tempat istirahat bagi para pendaki dan wisatawan yang melewati jalur tersebut, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pengelolaan Rumah Singgah di 2 (dua) desa yaitu Desa Kaloa dan Huaulu yang mendapatkan bantuan berupa rumah singgah pada tahun 2018  dari Balai Taman Nasional Manusela untuk dapat dikelola oleh masyarakat sebagai tempat istirahat pendaki yang melewati jalur tersebut.
  1. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha

Akibat penunjukan kawasan yang tidak clean and clear, Balai Taman Nasional Manusela  dibebani oleh beberapa permasalahan kawasan, antara lain adanya klaim kepemilikan tanaman di dalam kawasan. Permasalahan kawasan ini harus segera diselesaikan agar tidak kontra produktif terhadap upaya-upaya pengelolaan kawasan. Target IKK tersebut adalah terkelolanya zona tradisional kawasan Taman Nasional Manusela  melalui pola hutan kemitraan seluas 1.600 Ha di Desa Saleman dan Dusun Maihulan. Untuk mendukung kegiatan tersebut selama 5 (lima) tahun terakhir telah dilakukan komunikasi dengan para pihak terkait sebanyak menghasilkan 1 (satu) Mou dengan Masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan getah damar dengan kelompok penyadap getah damar dari Masihulan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, telah terverifikasi zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat.

Untuk mencapai target tersebut dilakukan kegiatan sebagai berikut :

  1. Inventarisasi Tanaman Damar Bersama Masyarakat pada Zona Tradisional
  2. Pembentukan Kelompok Tani Getah Damar dalam rangka pemanfaatan zona tradisional bersama masyarakat
  3. Bimtek Pengelolaan Getah Damar Bersama Masyarakat
  4. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kerjasama (PKS,RKL, dan RKT) Kelompok Masyarakat di desa Masihulan dan Desa Saleman;
  5. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan zona tradisional oleh masyarakat Desa Saleman dan Desa Masihulan;
  6. Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Zona Tradisionaldi Wae Isal (Resort Sasarata), Kaloa-Elemata (Resort Sariputih), Waelomatan (Resort Mosso) dan  Resort Saunulu dalam rangka mengumpulkan data potensi sumber daya alam yang mencakup kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus memverifikasi potensi zona tradisional sebagai dasar pembangunan kesepakatan.
  7. Pembahasan Dalam Rangka Verifikasi Potensi Zona Tradisional yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan Inventarisasi dan verifikasi potensi zona tradisional sebagai dasar ditetapkannya area kemitraan.
  8. Fasilitasi Penyusunan Draft PKS draft perjanjian kerjasama antara Balai Taman Nasional Manusela dengan kelompok tani Kenari Mualey dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pemungutan HHBK dalam hal ini Kenari di Zona Tradisional di Siatele Resort Sasarata
  9. Penyusunan,Pembahasan dan Penandatanganan PKS Bersama Kelompok Masyarakat

Pada kegiatan ini dilakukan pembahasan terhadap draft perjanjian kerjasama yang telah disusun antara Pihak Balai Taman Nasional Manusela sebagai pihak pertama dengan Pihak kelompok tani kenari “Mualey” masyarakat Desa Siatele sebagai Pihak Kedua serta dihasilkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Manusela dengan Ketua Kelompok Tani Kenari “Mualey” dengan NOMOR : PKS.1049/T.48/TU/UM/12/2019 tentang Penguatan Fungsi Melalui Kemitraan Konservasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemungutan HHBK di Zona Tradisional di Taman Nasional Manusela. Luas area pemungutan seluas 221,47 Ha.

  1. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi

Untuk memberikan jaminan keamanan kawasan, maka perlu dilakukan operasi pengamanan kawasan. Kegiatan ini dapat bersifat persuasif, preemtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya mendukung kegiatan tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun Balai Taman Nasional Manusela telah melakukan kegiatan Patroli Rutin Pengamanan Hutan, Patroli Pengamanan Hutan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Koordinasi Pengamanan Hutan,  Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan, Deteksi dan Peringatan Dini, Pemadaman Kebakaran Hutan,  Pengembangan Kapasitas SDM, Koordinasi dan Konsultasi serta Monitoring dan Evaluasi. Selain itu juga guna mendukung kegiatan tersebut telah dilakukan kegiatan Koordinasi pengamanan kawasan, sosialisasi batas, sosialisasi peraturan perundang-undangan, Peningkatan kapasitas SDM (Polhut, PPNS, Masyarakat Mitra Polhut), Rapat koordinasi pengamanan kawasan, serta Pengembangan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan kawasan. Balai Taman Nasional Manusela telah melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya pencapaian IKK ini.

  1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013

Spesies prioritas didefinisikan sebagai spesies yang dinilai penting untuk dikonservasi jika dibandingkan dengan spesies-spesies lain. Mengingat bahwa jumlah spesies Indonesia sedemikian banyaknya dan tidak semua spesies diperlukan upaya konservasi secara intensif, maka diperlukan pemilihan spesies berdasarkan prioritas. Dari 25 spesies yang ditetapkan sebagai spesies prioritas terancam punah di Indonesia, 2 spesies diantaranya terdapat di kawasan Taman Nasional Manusela, yaitu Kakatua Seram (Cacatua mollucensis) dan Nuri Kepala Hitam (Lorius domicella). Jumlah populasi Kakatua Seram (Cacatua mollucensis) pada site monitoring Blok Wailomatan berdasarkan base line data tahun 2014 sebanyak 6 Ekor dan pada site monitoring Blok Illie sebanyak 4 ekor sedangkan Nuri Kepala Hitam (Lorius domicella) pada site monitoring Blok Wailomatan berdasarkan base line data tahun 2014 sebanyak 4 Ekor dan pada site monitoring Blok Illie sebanyak 4 ekor. Peningkatan target kinerja IKK masing-masing spesies tersebut adalah sebesar 10% selama 5 tahun atau 2% setiap tahunnya berdasarkan baseline data tahun 2014.

Dalam kurun waktu 5 tahun, Balai Taman Nasional Manusela melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai IKK Persentase Peningkatan populasi 25 species jenis satwa  terancam punah prioritas sebesar 10 % dan telah mencapai target sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Peningkatan populasi 25 species jenis satwa  terancam punah prioritas

No

Tahun

Target

Realisasi

1

2015

2 %

122 %

2

2016

4 %

122 %

3

2017

6 %

150 %

4

2018

8 %

91 %

5

2019

10 %

111,11%

  1. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi

Data dan informasi keanekaragaman hayati dan genetik yang terhimpun secara periodik dan terkelola  secara sistematis dapat memberikan gambaran real pengelolaan taman nasional. Penyediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman hayati spesies dan genetik tersebut diperuntukkan bagi spesies selain 25 spesies terancam punah lingkup Balai Taman Nasional Manusela . Target kinerja IKK ini adalah tersedianya sistem data base keanekaragaman hayati dan genetik Taman Nasional Manusela  sebanyak 1 paket data.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,untuk memenuhi ketersediaan paket data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies yang valid dan reliable, maka Balai Taman Nasional Manusela melakukan kegiatan inventarisasi dan pemetaan sebaran tumbuhan dan satwa liar melalui kegiatan Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi dalam rangka Informasi Sebaran Satwa  di 6 (enam) Resort dan, Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi dalam rangka Informasi Sebaran Flora (mangrove) di 1 (satu) Resort.

Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya Peta Sebaran satwa di setiap Resort kawasan Taman Nasional Manusela. Selain itu untuk mendukung tercapainya IKK ini juga dilakukan kegiatan  inventarisasi potensi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, identifikasi tipologi desa di sekitar kawasan, pengembangan kapasitas website, inventarisasi rusa, inventarisasi burung kasuari identifikasi burung pantai serta survey potensi flora.

  1. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit

Dari 50 unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang ditargetkan pada Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019, Balai TN Manusela mendapatkan amanah untuk membangun 1 unit sanctuary (target tahun 2018). Sampai tahun 2019, IKK ini belum mencapai target Renstra dan pada tahun 2019 IKK ini tidak tertuang pada IKK di Perjanjian Kinerja Tahun 2019.  Untuk merealisasikan IKK Jumlah pusat perkembangbiakan dan suaka satwa spesies terancam punah, pada tahun 2017 telah disusun Feasibility Study dan Detail Engineering Design (FS DED) pengelolaan dan pembangunan pusat studi paruh bengkok di kawasan TN Manusela. Berdasarkan  dokumen FS dan DED yang  telah disusun, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun sanctuary yang  tidak memungkinkan menggunakan anggaran dari DIPA Balai TN Manusela sehingga terdapat alternatif pembiayanan melalui  SBSN namun pada  awal  tahun 2018 usulan pembanguan sanctuary melalui pembiayaaan SBSN ditolak karena harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Perhimpunan kebun Binatang Se Indonesia.

  1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun

Taman Nasional Manusela  kaya akan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan guna pemanfaatan jasa lingkungan khususnya wisata alam. Dengan bentang alam yang cukup lengkap menjadikan kawasan ini memiliki landscape yang indah dan beragam. Dengan potensi objek wisata yang cukup menarik, banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Taman Nasional Manusela. Beberapa kegiatan wisata yang dapat dilakukan diantaranya adalah pengamatan burung (birdwatching)dan mendaki gunung (hiking).  Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan taman nasional mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2017  mengalami penurunan namun meningkat lagi pada tahun 2018. Meningkatnya jumlah kunjungan juga memberikan efek berantai pada peningkatan perekonomian lokal.

Pada tahun 2019, jumlah wisatawan asing yang melakukan aktivitas wisata di Taman Nasional Manusela sebanyak 105 wisatawan. Hal ini telah melebihi target Renstra Balai Taman Nasional Manusela tahun 2015-2019 yaitu 90 wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Manusela selama 5 tahun diuraikan pada grafik dan tabel berikut berikut:

Tabel 2. Jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Taman Nasional Manusela selama 5 tahun

No

Tahun

Target

Realisasi

1

2015

50 wisman

65 wisman

2

2016

60 wisman

88 wisman

3

2017

70 wisman

16 wisman

4

2018

80 wisman

42 wisman

5

2019

90 wisman

105 wisman

 

  1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kunjungan wisatawan nusantara ke kawasan taman nasional mengalami peningkatan dan telah melebihi target tahunan.Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke TN Manusela ditunjang oleh kegiatan promosi wisata alam yang telah dilakukan melalui kegiatan pembuatan buletin, website Taman Nasional Manusela, promosi melalui media sosial (medsos) seperti Facebook, Instagram, dan Twitter TN Manusela serta penyediaaan sarana pendukung wisata alam untuk pendakian yakni pembuatan 3 unit shelter di jalur selatan pendakian Gunung Binaya.

Upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan juga dilakukan dengan berpartisipasi mengikuti Pameran Konservasi/ Pameran Wisata baik skala regional maupun skala nasional. Dalam kurun waktu 5 tahun, Balai TN Manusela telah mengikuti 5 kali pameran, diantaranya Pameran Festival Taman Wisata Alam dan Taman Nasional di Banyuwang ( tahun 2017), Pameran Festival Taman Wisata Alam dan Taman Nasional di Prambanan (tahun 2018), Pameran Explore Wisata Indonesia di Solo Baru (tahun 2018) dan Pameran Festival Taman Wisata Alam dan Taman Nasional di Bali (tahun 2019).

Meningkatnya jumlah pengunjung juga memberi dampak terhadap masyarakat yang menjadi pintu masuk kegiatan wisata dan terlibat dalam pengelolaan wisata tersebut. Sebagai contoh di Desa Piliana yang menjadi pintu masuk kegiatan pendakian Gunung binaya, tercatat 50 orang porter yang secara bergiliran terlibat langsung dalam kegiatan tersebut dan mendapatkan upah sebesar 600 ribu/orang untuk 4 hari pendakian. Disamping itu, terdapat kelompok wisata Ninifala yang beranggotakan 13 orang, mengelola rumah singgah bantuan dari Balai TN Manusela, sebagai tempat menginap bagi para pendaki di desa tersebut.

Pada tahun 2019, jumlah wisatawan nusantara yang melakukan aktivitas wisata di TN Manusela sebanyak 397 wisatawan. Hal ini telah melebihi target Renstra Balai TN Manusela tahun 2015-2019 yaitu 180 wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke TN Manusela tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut :

 

Tabel 3. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke TN Manusela tahun 2015-2019

No

Tahun

Target

Realisasi

1

2015

100 wisnus

176 wisnus

2

2016

120 wisnus

366 wisnus

3

2017

140 wisnus

359 wisnus

4

2018

160 wisnus

674 wisnus

5

2019

180 wisnus

397 wisnus

 

  1. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013

Dari 100 unit usaha pemanfaatan pariwisata alam yang menjadi target Renstra KSDAE Tahun 2015-2019, Balai Taman Nasional Manusela mendapat amanah untuk menambah jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam sebanyak 1 unit (target tahun 2016).  Sampai dengan tahun 2019 IKK ini belum mencapai target Renstra dikarenakan PT Pesona Pulau Rempah yang telah mengajukan Persetujuan Prinsip Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam pada Tahun 2017 tidak segera melaksanakan kewajiban sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2010 dan menindaklanjutinya sehingga persetujuan Prinsip IUPSWA tersebut dibatalkan pada tahun 2019.

  1. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit

Dari 50 unit jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant yang menjadi target Renstra KSDAE tahun 2015-2019, Balai TN Manusela mendapatkan amanah untuk membangun 1 unit mini/micro hydro power plant  yang merupakan target Renstra 2015-2019  Balai TN Manusela tahun 2017. Sampai dengan tahun 2019, IKK ini belum memenuhi target Renstra.

Untuk mencapai IKK ini, pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan kelompok pengelola PLTMH dan kegiatan Feasibility Study dan Pembuatan DED Pembangunan PLTMH. Sedangkan kegiatan Pembangunan PLTMH tidak terlaksana disebabkan adanya perubahan lokasi pembangunan PLTMH yang awalnya telah didukung dan mendapat persetujuan masyarakat dan pemerintah negeri/desa Manusela dan Maraina serta Kecamatan Seram Utara, kemudian menolak dibangun PLTMH di wilayah mereka. Sehingga pemindahan ke lokasi baru di Desa Piliana juga tidak dapat dilakukan pembangunan karena waktu yang tersisa efektif 1 (satu) bulan dan beresiko jika dilaksanakan, maka diputuskan tidak melanjutkan untuk melakukan pemaketan paket pekerjaan pembangunan PLTMH pada aplikasi SPSE.

  1. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang

Kader Konservasi merupakan salah satu mitra bina cinta alam yang dimiliki oleh Balai TN Manusela telah dididik/ditetapkan sebagai penerus upaya konservasi sumber daya alam yang memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam serta sukarela, bersedia dan mampu menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat.

Pembinaan generasi muda melalui Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi diharapkan mampu berperan aktif dalam menumbuh kembangkan dan menggerakan upaya-upaya konservasi sumber daya alam di tengah-tengah masyarakat.

Dari target 6.000 orang yang ditetapkan pada Renstra KSDAE, Balai TN Manusela mempunyai target untuk membina Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) sebanyak 120 orang pada tahun 2019.

Hingga tahun 2019, jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 75 orang.

  1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan target IKK Nilai SAKIP Direktorat KSDAE minimal 78,00 poin, maka dilaksanakan kegiatan :

  1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran (penyusunan Renja Balai TN Manusela, Penyusunan RKAKL Balai TN Manusela, Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan)
  2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi ( Penyusunan Laporan Kinerja Balai TN Manusela, Penyusunan Laporan Capaian Renja, Penyusunan Buku Statistik Tahun,Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka monitoring dan evaluasi Pengeloaan Taman Nasional ).
  3. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (Pengecekan Kondisi Barang Milik Negara dan Pengelolaan SAI)
  4. Pengelolaan Kepegawaian (Penilaian DUPAK, Peningkatan Kapasitas Pegawai, Rapat Umum dan Sosialisasi Peraturan Disiplin ASN)

Dalam kurun waktu 5 tahun, Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 sebagaimana table berikut :

Tabel 4. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem

No

Tahun

Target

Realisasi

1

2015

77,00

77,00

2

2016

77,25

77,00

3

2017

77,50

70,25

4

2018

77,75

78,03

5

2019

78,00

78,44

 

 

  1. Potensi dan Permasalahan

Kawasan Taman Nasional Manusela, sebagaimana umumnya kawasan konservasi di Indonesia, menghadapi tekanan yang semakin berat dan kompleks, yang potensial menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Hal tersebut menjadi fenomena “Island Habitat”. Degradasi hutan dan fragmentasi habitat tersebut merupakan dampak dari kebakaran hutan, perambahan kawasan untuk pertanian dan perkebunan, penebangan liar, penambangan tanpa ijin (PETI), dan lain-lain. Tekanan tersebut berdampak langsung pada kualitas dan fungsi kawasan Taman Nasional.

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Manusela antara lain dapat diidentifikasi dari isu strategis yang berkembang. Isu strategis tersebut antara lain:

  1. Kerusakan Habitat akibat pengaruh alam dan manusia
  2. Perdagangan Ilegal Satwa Liar
  3. Pengelolaan Pengunjung Kawasan Konservasi belum optimal
  4. Pengelolaan Sampah di Kawasan Konservasi
  5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang belum optimal
  6. Keterbatasan Sumber Daya (SDM, Sarpras, dan Anggaran).

Berdasarkan ekstraksi dari isu-isu strategis di atas, serta hasil-hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka lingkungan strategis Balai Taman Nasional Manusela dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada (Gambar 2).

 

Strength:

  • Potensi keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Manusela yang sangat tinggi
  • Potensi jasa lingkungan yang besar

Weakness:

  • Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi
  • Jumlah SDM yang belum memadai

Opportunity:

  • Komitmen Internasional, Pemerintah Daerah
  • Keberadaan Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi
  • Keberadaan NGO dan LSM untuk menjaga kehati

Threat:

  • Akses jalan di dalam Kawasan Konservasi yang menimbulkan kemudahan perambahan
  • Kebijakan nasional terhadap pengembangan wilayah dan pariwisata
  • Tradisi berburu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Analisis SWOT

Alternatif-alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis tersebut, berdasarkan analisis SWOT antara lain sebagai berikut:

  1. Melindungi potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di hutan konservasi dengan melibatkan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi karena jumlah SDM yang belum memadai.
  2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar serta pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat.
  3. Meningkatkan kualitas kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat keberadaan hutan konservasi, serta menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan konservasi.
  4. Mengoptimalkan koordinasi multipihak seperti Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau pihak lainnya dalam mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah yang berdampingan dengan kawasan konservasi.
 
  1.  

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

 

    1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

  1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
  2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
  3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
  4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
  6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
  7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
  8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
  9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

  1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
  2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

  1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
  2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
  3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing.
  4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
  2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
  3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
  4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

  1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
  2. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
  3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
  4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing
    1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Ditjen KSDAE

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah “Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”.

Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu:

  1. Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas;
  2. Mewujudkan pemanfaatan TSL yang berkualitas;
  3. Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas;
  4. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
  5. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan
  6. Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

  1. Meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik di dalam dan di luar hutan konservasi;
  2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;
  3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
  4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
  5. Meningkatkan pengelolaan hutan konservasi yang efektif; dan
  6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

  1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
  2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tsl;
  3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari;
  4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
  5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan
  6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
     

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN BALAI TN. MANUSELA

 

    1. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang LHK

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan hutan berdasarkan RKTN Tahun 2011-2030; dan (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

      1. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 mempunyai arti penting dalam evaluasi kinerja pengurusan dan pembangunan kehutanan, penyesuaian dengan perkembangan paradigma dan tantangan strategis nasional, regional dan global, penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait, reformasi pengurusan kehutanan sampai dengan tahun 2030 serta acuan bagi para pihak dalam penyelenggaraan pengurusan dan pembangunan kehutanan sampai dengan tahun 2030.

Kondisi umum berdasarkan RKTN tersebut Fungsi Hutan Kawasan Konservasi meningkat sebesar 0,61 juta hektar dari 26,82 juta hektar pada tahun 2011 menjadi 27,43 juta hektar pada tahun 2018 termasuk luas kawasan konservasi perairan sebesar 5,32 juta hektar.

Visi RKTN 2011-2030 adalah “Tata Kelola kehutanan untuk berfungsinya sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat”. Misi pembangunan kehutanan terdiri atas 6 (enam) misi yaitu mewujudkan kecukupan luas kawasan hutan yang proporsional, reformasi sistem tata kelola kehutanan, mewujudkan pengelolaan multi manfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan, meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, mewujudkan pembangunan kehutanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menguatkan posisi kehutanan di tingkat nasional, regional dan global.

Tujuan pembangunan kehutanan 2011-2030 adalah sebagai berikut:

  1. Tersedianya luas kawasan hutan yang cukup dengan fungsi dan sebaran yang proporsional dalam memenuhi tantangan nasional dan global;
  2. Terwujudnya tatanan baru penyelenggaraan kehutanan;
  3. Terwujunya multi manfaat hutan yang optimal pada semua fungsi hutan;
  4. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kontribusi optimal kehutanan dalam pembangunan yang berkeadilan;
  5. Terwujudnya pembangunan kehutanan yang ramah lingkungan; dan
  6. Meningkatnya pengakuan peran dan posisi kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.

Pada arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan, disebutkan bahwa Hutan Konservasi seluas 27,42 juta hektar diarahkan untuk prioritas rehabilitasi sebesar 1 juta hektar sampai dengan tahun 2030, dengan 26,42 juta hektar tetap dipertahankan sebagai kawasan untuk konservasi. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk konservasi sumber daya hutan, dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

Kawasan konservasi merupakan sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik, oleh karena itu upaya perlindungan dan pengawetan merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu produk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan serta wisata alam harus menjadi komoditas unggulan sektor kehutanan dalam arahan kawasan untuk konservasi. Pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan dan satwa liar baik jenis maupun genetik, produk jasa lingkungan seperti karbon, air dan energi panas bumi di kawasan konservasi harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif. Pemanfaatan di kawasan konservasi juga harus tetap memperhatikan perlindungan dan pengawetan, sebagai bagian dalam pencegahan kerusakan sistem penyangga kehidupan. Biaya pemulihan dari rusaknya sistem penyangga kehidupan akibat banjir, longsor, erosi atau bencana lainnya harus diperhitungkan sebagai nilai ekonomi dari kawasan konservasi. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi pada RKTN tercantum pada tabel 5.

Tabel 5. Kebijakan dan Strategi Kawasan Konservasi pada RKTN 2011-2030

Kebijakan

Strategi

Milestone 2011-2030

Optimalisasi pemanfaatan kawasan konservasi

  1. Penyelesaian rancangan blok/zonasi dan dokumen perencanaan lainnya
  2. Mengalokasikan luasan yang layak untuk blok/zona tradisional dan blok/zona pemanfaatan
  3. Memfokuskan kegiatan kemitraan konservasi, kerja sama penguatan fungsi dan kerja sama strategis yang tak dapat dielakkan

 

v

Peningkatan manfaat jasa ekosistem

  1. Promosi/pemasaran jasa lingkungan
  2. Penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam
  3. Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif
  4. Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk jasa lingkungan
  5. Melakukan perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari cost centre menjadi profit centre) tanpa menghilangkan fungsi konservasi
  6. Mengembangkan pelestarian sumber daya hutan dan ekosistem penting di luar kawasan hutan Negara, antara lain: Kawasan Ekosistem Esensial

v

Konservasi keanekaragaman hayati

  1. Pengamanan keanekaragaman hayati
  2. Perlindungan hutan dan silvikultur afirmatif untuk peningkatan keanekaragaman hayati dan nilai guna kawasan konservasi
  3. Konservasi keanekaragaman hayati di HCVF dan kawasan konservasi satwa liar
  4. Pengelolaan koridor keanekaragaman hayati untuk spesies-spesies penting
  5. Pencegahan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi
  6. Mempromosikan spesies yang bernilai konservasi tinggi pada lahan milik dan komunal
  7. Mengembangkan usaha-usaha restorasi keanekaragaman hayati pada kawasan konservasi

 

  1. Perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah
  2. Peningkatan jenis satwa liar yang dapat ditangkarkan diluar habitatnya
  3. Penyesuaian peraturan penangkaran dan budidaya tumbuhan dan satwa liar berkoordinasi dengan Scientific Authority

v

Optimalisasi kawasan yang diakui internasional

  1. Pengelolaan Cagar Biosfer, World Heritage Site (WHS), Asean Heritage Site (AHS)
  2. Meningkatkan jaringan kerja sama internasional, multi stakeholder, partnership, termasuk dengan masyarakat

 

v

Pengelolaan efektif kawasan konservasi

  1. Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resorts
  2. Evaluasi fungsi kawasan konservasi
  3. Perlindungan dan Pengamanan kawasan konservasi
  4. Pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang mengalami kerusakan

 

 

      1. Arah Kebijakan dan Strategi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibuat untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Isu strategis Tahun 2020-2024 antara lain terbagi dalam 4 (empat) isu yaitu:

  1. Tata Kelola dan Kelembagaan, Tata kelola Sumber Daya Hutan (SDH) dan Lingkungan Hidup (LH) yang mantap, terdiri atas:

 

  1. Pemantapan Kawasan Hutan,
  2. Mainstreaming Perubahan Iklim,
  3. Enabling Condition,
  4. SDM Unggul dan Berdaya Saing, dan
  5. Pengarusutamaan Gender.
  1. Isu Sosial, Kesejahteraan masyarakat berbasis SDH dan LH, terdiri atas:
  1. Perhutanan Sosial,
  2. TORA,
  3. Kesenjangan Antar Wilayah, dan
  4. Akses Pasar dan Permodalan.
  1. Isu Lingkungan, Kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri dari:
  1. Ketahanan Air,
  2. Pengelolaan Sampah, B3
  3. Kerusakan Lingkungan,
  4. Kualitas Udara,
  5. Keanekaragaman Hayati
  6. Kesehatan Masyarakat, dan
  7. Pendidikan Lingkungan.
  1. Isu Ekonomi, Kontribusi SDH dan LH terhadap perekonomian nasional, terdiri atas:
  1. Peningkatan HHK (Hasil Hutan Kayu),
  2. Peningkatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu),
  3. Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) & Bioprospecting,
  4. Jasa Lingkungan, dan
  5. Circular Economy.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan dalam menentukan arah kebijakan strategi sektor LHK yaitu Holistik yaitu penjabaran tematik program presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan, Integratif yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/Lembaga/Daerah/Pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan, Tematik yaitu penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu, dan Spasial yaitu penjabaran program presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah, keempat pendekatan tersebut disingkat HITS, kemudian ditambah dengan pendekatan money follow program, dimana anggaran mengikuti program prioritas nasional yang dilaksanakan.

Arah kebijakan dan strategi sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 meliputi:

  1. SS-1 Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim yang mencakup pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi serta ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan kualitas lingungan hidup secara menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah, penurunan laju deforestasi dan pemulihan DAS dan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya.
  2. SS- 2 Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang mencakup peningkatan daya saing produk kehutanan dan perkuatan sirkular ekonomi untuk mendukung perekonomian nasional, dan peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
  3. SS-3 Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang mencakup pemantapan kawasan hutan untuk menjaga keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan, dan peningkatan akses kelola hutan dan penguatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
  4. SS-4 Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, yang mencakup penguatan tata kelola pembangunan LHK serta peningkatan produktivitas dan daya saing ASN KLHK dan non-aparatur LHK.

 

    1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KSDAE

Bekerja bersama mengelola kawasan dengan para pemangku kepentingan kunci di sekitar kawasan konservasi, seperti masyarakat desa, sektor swasta, organisasi sipil masyarakat, serta akademisi dari universitas lokal adalah suatu pendekatan baru yang perlu dilakukan. Menempatkan masyarakat sebagai mitra kunci sangat penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi kawasan konservasi, lalu diteruskan dengan membangun dan mengembangkan agenda bersama serta mengimplementasikannya secara kolaboratif. Terdapat tiga prinsip dalam pelaksanaan pengelolaan kolaboratif, yaitu saling menghargai, saling mempercayai, dan saling bermanfaat, yang sebaiknya selalu mendapat perhatian secara memadai. Pendekatan termasuk akan membantu para pengelola kawasan konservasi dalam membangun hubungan dan mengembangkan hubungan mereka dengan masyarakat setempat.

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat diupayakan penyelesaiannya melalui dialog, membangun kesadaran dan menginisiasi win-win solution yang memungkinkan melalui penciptaan berbagai aktivitas alternatif. Pengelolaan HHBK, restorasi kawasan yang terdegradasi, pengembangan wisata alam, pembangunan pembangkit listrik tenaga air mini, serta usaha-usaha skala kecil lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat adalah beberapa contoh solusi penyelesaian permasalahan kawasan konservasi. Hal-hal tersebut membutuhkan karakter kepemimpinan yang kuat di berbagai level, yang dapat menjamin bahwa pengelola kawasan konservasi dapat lebih berpikiran terbuka dan lebih inklusif terhadap inovasi-inovasi baru.

Sepuluh cara meningkatkan kelola kawasan konservasi (Wiratno, 2018) antara lain, yaitu: (1) masyarakat sebagai subyek pengelolaan, (2) penghormatan pada HAM, (3) kerja sama lintas eselon I KLHK, (4) kerja sama lintas kementerian, (5) penghormatan nilai budaya dan adat, (6) kepemimpinan multi level, (7) pengambilan keputusan berbasis sains, (8) pengelolaan berbasis resort (lapangan), (9) pemberian penghargaan dan pendampingan, dan (10) membangun “organisasi pembelajar”.

Dari paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi tersebut, dapat disampaikan bahwa Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran antara lain:

  1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
  2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
  3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari;
  4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi; dan
  5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi.

 

    1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Balai TN. Manusela

Taman Nasional Manusela  ditunjuk sebagai kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan, pengawetan, dan pelestarian serta konservasi keanekaragaman hayati yang terlingkup di dalamnya. Embanan tugas tersebut berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan taman nasional juga berkaitan erat dengan pencapaian multi manfaat dari segi ekonomi, sosial serta terutama manfaat ekologi.

Balai Taman Nasional Manusela  sebagai  unit penyelenggara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di kawasan taman nasional mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, khususnya bidang KSDAE dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Dukungan Manajemen dengan 4 sasaran strategis yaitu : (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, (3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang adaptif.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu : (1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, (2) Konservasi Keanekaragaman Hayati, (3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, (4) Pengelolaan Kawasan Konservasi, serta (5) Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Ditjen KSDAE. Untuk menjamin pencapaian sasaran kegiatan pengelolaan taman nasional atas pelaksanaan program tersebut, Ditjen KSDAE sebagai penanggungjawab program telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapain kinerja pengelolaan taman nasional. IKK tersebut disusun secara umum bagi pengelolaan taman nasional di Indonesia, dimana UPT akan melaksanakan IKK terpilih sesuai dengan kondisi dan tipologi (mandat) pengelolaan masing-masing kawasan.

Untuk menjamin arah pengelolaan Taman Nasional Manusela  sejalan dan inline dengan arah dan kebijakan pemerintah melalui program konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya perlu dirumuskan IKK yang akan menjadi tolok ukur pencapaian kinerja kegiatan pengelolaan Taman Nasional Manusela  untuk perencanaan lima tahun kedepan.

 

    1. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem akan mengacu pada regulasi yang diperlukan untu mencapai sasaran program tersebut, adapun identifikasi regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem antara lain terdiri atas:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati;
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
  10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973;
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetland of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025;
  14. Beserta aturan turunannya.
    1. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial, dan pelaksanaan administrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi yaitu:

  1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
  2. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
  3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
  4. Pengendalian kebakaran hutan;
  5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
  6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional didalam kawasan;
  7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
  8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
  9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
  10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang ksdae;
  11. Pengembangan bina cinta alam serta peyuluhan ksdae;
  12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
  13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Berdasarkan struktur dan tipologi organisasi, Balai Taman Nasional Manusela termasuk dalam Balai Taman Nasional Tipe B yang terdiri dari:

a). Subbagian Tata Usaha;

b). Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;

c). Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;

d). Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka efektivitas pengelolaan Taman Nasional, Kepala Balai Taman Nasional Manusela menetapkan 6 Resort yaitu Resort Masihulan, Resort Huaulu, Resort Sasarata, Resort Sariputih, Resort Saunulu dan Resort Mosso.

Potensi Sumber Daya Manusia di Balai Taman Nasional Manusela tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Sebaran Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No

Lokasi

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

%

1

Balai

15

4

19

35,8

2

Seksi I

5

1

6

11,3

3

Seksi II

3

2

5

9,4

4

Resort Masihulan

4

-

4

7,5

5

Resort Huaulu

3

-

3

5,8

6

Resort Sasarata

5

-

5

9,4

7

Resort Sariputih

3

-

3

5,8

8

Resort Saunulu

4

-

4

7,5

9

Resort Mosso

4

-

4

7,5

TOTAL

46

7

53

100

Tabel 7. Sebaran Pegawai per Golongan Berdasarkan Jenis Kelamin

No

Golongan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

%

1

IV

1

-

1

1,9

2

III

35

4

39

73,6

3

II

10

3

13

24,5

TOTAL

46

7

53

100

 

    1. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

  1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE bekerja sama dengan kelompok petani hutan yang mayoritas perempuan dalam pemberian akses kemitraan konservasi untuk pemanfaatan HHBK; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkup Ditjen KSDAE serta memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Ditjen KSDAE rutin membuat Gender Budget Statement (GBS) pada setiap penyusunan anggaran serta melakukan tagging output yang responsif gender yaitu output terkait layanan dukungan manajemen dan output kemitraan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Ditjen KSDAE selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf, dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah.

  1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/multiplier effect dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam.

  1. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Ditjen KSDAE mendorong peningkatan target kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada 5 tahun mendatang.

  1. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Ditjen KSDAE mendorong situation room (sitroom) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu pengelolaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE 5 tahun mendatang.

 

 

 

Bab IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

 

 

    1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program KSDAE

Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu: (1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati, (2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL. (3) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. (4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan (6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 yaitu: (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati (70 juta hektar), (2) Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Triliun Rupiah), (3) Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (1.100 Milyar Rupiah), (4) Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa), (5) Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi (2,5 poin), dan (6) Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (80 poin).

Berdasarkan Redesign Sistem Program dan Penganggaran pada Tahun 2020, terdapat revisi jumlah Program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dari 13 Program menjadi 6 Program, seperti disampaikan pada gambar 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Redesign Sistem Program dan Penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

Direktorat Jenderal KSDAE mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, sekarang menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan, seperti pada tabel 8. berikut ini.

Tabel 8. Redesign Program Baru lingkup Ditjen KSDAE

No

Program Awal

Kegiatan

No

Program Baru

Kegiatan

1.

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

  1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
  2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
  3. Pengelolaan Kawasan Konservasi
  4. Konservasi Spesies dan Genetik
  5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
  6. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

1.

Dukungan Manajemen

  1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE

2.

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

  1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
  2. Pengelolaan Kawasan Konservasi
  3. Konservasi Spesies dan Genetik
  4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

3.

Kualitas Lingkungan Hidup

  1. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

 

Tabel 9. Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

 

No

Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Satuan

Baseline 2019

Target Kinerja 2020-2024

2020

2021

2022

2023

2024

029.WA Sasaran Program Dukungan Manajemen:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima

1.

Nilai Sakip Ditjen KSDAE

Poin

78

78

78,5

79

79,5

80

029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:

Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati

2.

Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Juta Hektar

28

15,6

29,4

39,7

51,7

70

029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:

Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TS

3.

Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran

Triliun Rupiah

2

2

4,05

6,15

8,3

10,5

029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:

Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari

4.

Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL

Milyar Rupiah

283

200

410

630

860

1.100

029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:

Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi

5.

Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif

Desa

378

500

1.500

2.500

3.500

4.500

029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:

Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi

6.

Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservas

Poin

56

52,5

55

57,5

60

62,5

029.FF Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup:

Terselenggaranya Inventarisasi dan verifiikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan Konservasi

7.

Luas kawasan yang

diinventarisasi dan

diverifikasi dengan

nilai

keanekaragaman

hayati tinggi secara

partisipatif di luar

Kawasan Konservasi

Juta Hektar

0,9

8

18

28

38

43

 

 

    1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Terdapat 5 (lima) Kegiatan untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem oleh Balai Taman Nasional Manusela selama tahun 2020-2024 yaitu:

  1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Sasaran tersebut memiliki indikator yaitu Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (174.545,59 Hektar). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

  1. Kegiatan Pengelolaan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, serta terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (25 Desa), Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (2.200 Hektar), Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (738,76 Hektar), dan Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (1 Unit KK). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

  1. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (174.545,59 Hektar), Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (1 Entitas). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

  1. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut: Jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (1 Entitas). Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

  1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut memiliki indikator Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, dan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 4. Target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10.  Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Dukungan Manajemen

No.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)

Indikasi Target

PN/PB

UKE II

2020

2024

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

1.

Nilai SAKIP pada

Direktorat Jenderal

KSDAE (Poin)

78

80

PB

Setditjen KSDAE

2.

Level Maturitas SPIP

(Level)

3

4

PB

Setditjen KSDAE

3.

Opini WTP atas

Laporan Keuangan

KLHK (Opini WTP)

1

1

PB

Setditjen KSDAE

 

Tabel 11. Sasaran Kegiatan dan Indikasi Target dalam Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja (Satuan)

Indikasi Target

PN/PB

UKE II

2020

2024

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi

1.

Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Hektar)

7.663.359

27.053.946

PN 1 dan
PN 2

Direktorat PIKA

2.

Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati (Mekanisme)

1

1

PN 6

Direktorat PIKA

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas

3.

Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (unit KK)

 

 

 

 

30

150

PN 1

Direktorat PIKA

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru

4.

Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Desa)

500

2.500

PN 1

Direktorat KK

5.

Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (Hektar)

50.000

400.000

PN 1

Direktorat KK

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati

6.

Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (Hektar)

1.298.500

495.000

PN 6 dan
PN 2

Direktorat KK

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

7.

Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (unit KK)

132

277

PN 1

Direktorat KK

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi

8.

Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Juta Hektar)

15,6

70

PN 6

Direktorat KKH

9.

Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun (unit)

5

5

PN 6

Direktorat KKH

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan

10.

Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)

1.800

1.800

PN 1

Direktorat KKH

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan dan Satwa Liar secara lestari

11.

Jumlah entitas perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (entitas)

 

 

 

 

1.000

1.000

PN 6

Direktorat KKH

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan

12.

Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati (Mekanisme)

1

1

PN 6

Direktorat KKH

Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan

13.

Jumlah destinasi wisata alam prioritas (Destinasi)

15

15

PN 1

Direktorat PJLHK

14.

Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Estitas)

10

100

PN 1

Direktorat PJLHK

15.

Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education (Destinasi)

7

7

PN 1

Direktorat PJLHK

16.

Jumlah destinasi wisata alam bahari (Destinasi)

3

3

PN 1</